Kemenag Jambi dan Pemangku Kepentingan Terkait Berkomitmen Cegah Perkawinan Anak Pada Usia Dini

Diposting pada: Jumat, 23 Juli 2021
Foto

Jambi (Humas) --Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun, dan telah memperketat dispensasi perkawinan di Indonesia. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, khususnya di Jambi dianggap sudah mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyatakan bahwa Provinsi Jambi menduduki peringkat ke-9 tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka 14,8 persen untuk usia pernikahan dini sebelum usia 18 tahun.

Menjawab tantangan tersebut, Kanwil Kemenag Jambi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Talk Show Stop Perkawinan Anak dan Stunting Dalam Rangka Hari Anak Nasional dengan tema “Anak Terlindungi Indonesia Maju” pada Kamis (22/7) di Aula Kanwil.

Hasan Basri Agus, Anggota Komisi VIII DPR RI yang menjadi salah satu pembicara mengungkapkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian bagi anggota Komisi VIII DPR RI. Komisi VIII DPR RI akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang bertugas mengawasi langsung masalah perkawinan hingga mencakup ke daerah-daerah.

HBA mengimbau agar Kementerian Agama beserta seluruh jajarannya seperti Penyuluh Agama dan jajaran KUA agar terus mengawasi persoalan perkawinan anak ini sebagai pemenuhan tugas dan harapan melalui program pemerintah.

Selanjutnya, mengimbau agar seluruh masyarakat Jambi mematuhi peraturan perundang-undangan perkawinan anak yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari perlindungan anak.

“Kami dalam rapat- rapat telah banyak membicarakan persoalan perkawinan anak ini yang harus perlu diselesaikan. Dalam hal ini, Kementerian Agama dan jajarannya di daerah yang bertugas di lapangan harus benar-benar mengawasib sebab yang bertugas di lapangan adalah Kemenag,” ungkap mantan Gubernur Jambi ini.

Selain peran pemerintah, maka peran ulama. tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya bersama mencegah perkawinan anak pada usia dini. “Ini memang memerlukan kerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di desa-desa dikaitkan dengan adat istiadat dan nilai budaya di daerah tersebut. Intinya harus kerja sama seluruh lapisan, termasuk kami di Komisi VIII DPR RI akan berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. KH. Hadri Hasan selalu Ketua MUI Provinsi Jambi yang meminta agar masyarakat Jambi taat dengan hukum negara, dalam hal ini peraturan perkawinan anak. Oleh karena itu, pemerintah beserta pemuka agama harus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perkawinan anak tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

“Jambi ini termasuk daerah dengan tingkat daerah religi dengan gambaran masyarakat taat ajaran agama Islam yang. Sebagai masyarakat yang taat hukum agama harus selaras dengan taat hukum negara. Sebagai kewajiban umat beragama, harus patuh pada agama dan patuh pada pemerintah,” serunya.

Lutpiah selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi meminta agar masyarakat menyesuaikan pola pikir nilai budaya masyarakat Jambi agar tidak menggunakan pola pikir lama.

“Jangan ada lagi pola pikir agar anak cepat menikah sebagai keberhasilan keluarga dan mengurangi beban keluarga tanpa memperhatikan risiko pada anak setelah perkawinan dini tersebut. Saya melihat bahwa salah satu maksud orang tua menikahkan anak terlalu cepat adalah untuk melepaskan beban tanggung jawab,” ungkap Lutpiah.

Lutpiah mengapresiasi dukungan Kementerian Agama, Komisi VIII DPR RI, MUI Provinsi Jambi, dan instansi atau lembaga lainnya yang telah saling mendukung dalam upaya mencegah perkawinan dini pada anak. “Harus ada persepsi yang sama antar lintas sektoral bahwa menyelamatkan anak itu adalah kewajiban kita semua. Kita tidak menginginkan anak melahirkan anak lagi. Mata rantai seperti ini yang harus kita putus bersama. Mari seluruh elemen di Provinsi Jambi ini mari bangun persepsi yang sama mengenai usia perkawinan anak, termasuk penyesuaian pola pikir dengan agama dan nilai budaya yang ada. Harus ada solusi yang kita bawa bersama,” ujarnya.

Munawir Ibrahim selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menyebutkan bahwa BKKBN merekomendasikan usia perkawinan yang matang adalah minimal usia 21 tahun.

Demikian pentingnya persoalan perkawinan anak di Provinsi Jambi ini, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya akan terus merespon persoalan tersebut dengan melakukan berbagai upaya terobosan kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi perkawinan anak melalui peraturan perundang-undangan yang tegas, kampanye nasional “Stop Perkawinan Anak” yang dilakukan oleh para penyuluh agama dan jajaran Kantor Urusan Agama yang tersebar di daerah-daerah. dimana sosialisasi pentingnya penanganan perkawinan dini pada anak telah menjadi program prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Termasuk mensosialisasikan pentingnya pemahaman pola ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah pekawinan anak pada usia dini.



Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

Penulis : Siska Lidya

Editor : Paspihani



Unduh Info Penting

  1. Surat Pemanggilan Peserta Sertifikasi Dewan Hakim (kemarin) >>> Unduh
  2. Surat Tentang Lokasi Pelaksanaan SKB Pengadaan CPNS 2021 (5 hari yang lalu) >>> Unduh
  3. Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan SDM Pengurus Majelis Taklim (7 hari yang lalu) >>> Unduh
  4. Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan Tokoh Agama Islam (7 hari yang lalu) >>> Unduh
  5. Pemanggilan Peserta Kegiatan Pembinaan SDM Pengurus Ormas/Lembaga Islam (7 hari yang lalu) >>> Unduh

Contact Details

Telephone: (0741) 63214
kanwiljambi@kemenag.go.id
https://jambi.kemenag.go.id

Address: Jalan Jenderal Ahmad Yani No.13, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

Install Humas TV

SITUSWEB KEMENAG RI KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Ini adalah situsweb resmi Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Jambi