Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa


 



A. STRUKTUR ORGANISASI


B. SELAYANG PANDANG UNIT LAYANAN PENGANDAAN (ULP) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

ULP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dibentuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama bahwa ULP Kementerian/Lembaga wajib di bentuk paling lambat tahun 2014, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)  pada Tahun 2014 yang bersifat melekat pada instansi unit kerja  yang terdiri dari Kepala, Sekretariat dan Kelompok Kerja.

Lingkup dan kewenangan ULP adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya  diatas Rp. 200 jt, dan dalam pelaksanaanya harus melalui LPSE

Pembentukan ULP merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berbagai permasalahan tersebut antara lain:

    1. PA/KPA tidak dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara komprehensif karena tidak memiliki sumber daya               dan masukan sebagai bahan penyusunan RUP (tidak ada unit di bawahnya yang membantu menyusun RUP);

    2. Dokumentasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan tidak terintegrasi, karena pembentukan panitia bersifat ad-hoc

        3. Informasi dan publikasi mengenai hal-hal yang berkaitan pengadaan tidak terkompilasi, sehingga tidak dapat dijadikan                         sebagai bahan rujukan.

        4. Proses pengadaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang belum berpengalaman.

        5. Proses audit terhadap proses pelaksanaan pengadaan sulit dilaksanakan setelah lewat beberapa periode tahun anggaran.

        6. Prosedur dan tata kerja belum tersusun dengan baik.

Dari berbagai masalah yang timbul terkait pengadaan barang/jasa maka ULP harus mampu mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan dan sebagai indikator kualitas kinerja pelayanan publik, karena pengadaan barang/jasa pemerintah melibatkan  pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa. 


DASAR  HUKUM PEMBENTUKAN ULP

  1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama.
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
  4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun Anggaran 2017.






 

 


 

http://jambi.kemenag.go.id
5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama: Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggung jawab, dan Keteladanan
Diakses pada: 24 Oktober 2017, 10:47:25 wib | Diproses dalam waktu : 0.0017 detik
Diakses dari ip address: 54.81.6.121
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
Copyright © 2017 Subbag Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi - Allright Reserved