Subbag Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian


Tugas Pokok dan Fungsi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian.


Layanan Kepegawaian


PELAYANAN PENETAPAN KARIS DAN KARSU

  1. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil N egara;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
  2. Syarat Layanan:

Penetapan Kartu Isteri / Kartu Suami

  1. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan pernikahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengisi daftar keluarga pegawai negeri sipil dengan melampirkan:
    1. Foto copi sah akta nikah;
    2. Pasfoto suami/isteri warna hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
    3. Daftar keluarga pegawai negeri sipil ditandatangani suami/isteri pegawai negeri sipil;
    4. Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) bundel.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan pernikahan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengisi laporan perkawinan pertama dengan melampirkan:
    1. Fotocopi sah akta nikah;
    2. Pasfoto suami/isteri warna hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
    3. Berkas laporan perkawinan pertama;
    4. Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) bundel.
  1. Pegawai Negeri Sipil yang statusnya janda/dua apabila melangsungkan pernikahan lagi mengisi surat keterangan janda/duda dengan melampirkan:
    1. Fotocopi sah akta nikah;
    2. Pasfoto suami/isteri warna hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
    3. Fotocopi sah surat keterangan cerai/kematian;
    4. Berkas persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) bundel.

Penggantian kartu isteri/kartu suami yang hilang:

Persyaratan penetapan kartu suami yang hilang adalah sama dengan persyaratan/penetapan kartu isteri/suami yang baru ditambah dengan persyaratan.

  1. Surat kehilangan asli dari kepolisian;
  2. Surat keterangan kehilangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diketahui atasan (kepala satuan kerjanya).
  3. Biaya Layanan: TANPA DIPUNGUT BIAYA.
  4. Penyelesaian: 3 (tiga) hari pada Subbag Ortapeg selanjutnya diproses di BKN.
  5. Hasil Layanan: Penerbitan KARIS/KARSU.
  6. Prosedur
    1. Pegawai Negeri Sipil mengusulkan permohonan kartu isteri/kartu suami kepada Kantor Kepala Kemenag Kab/Kota;
    2. Permohonan tersebut diajukan oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi melalui Subbag Ortala dan Kepegawaian;
    3. Subbag Ortapeg mengirimkan usulan kartu isteri/suami ke Kantor BKN;
    4. Kartu isteri/suami yang telah ditetapkan oleh BKN dikirimkan kembali ke unit organisasi yang mengusulkan kartu isteri/kartu suami untuk diteruskan ke Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.


PROSEDUR PENJATUHAN HUKUM BAGI PNS

  1. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil N egara;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    3. PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
    4. PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
  2. Pemanggilan
    1. Atasan langsung memanggil secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
    2. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
    3. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
    4. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
  3. Pemeriksaan
    1. Satuan kerja memerintahkan atasan langsung untuk memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran dengan surat perintah pemeriksaan;
    2. Berdasarkan surat perintah Satuan Kerja, Atasan Langsung melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran;
    3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh Atasan Langsung terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran;
    4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
    5. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
      1. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
      2. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan;
      3. Apabila menurut hasil pemeriksaan atasan langsung, pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang atau berat, agar melibatkan Inspektorat Jenderal;
      4. PNS yang bersangkutan mendapatkan salinan fotocopi Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
  4. Penjatuhan Hukuman Disiplin
    1. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat Satuan Kerja masing-masing, antara lain:
      1. Teguran Lisan;
      2. Teguran Tertulis;
      3. Pernyataan Tidak Puas;
      4. Penundaan KGB;
      5. Penundaan Kenaikan Pangkat.
    2. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat melalui Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Antara lain:
      1. Penurunan pangkat 1 tahun;
      2. Penurunan pangkat 3 tahun;
      3. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan;
      4. Pembebasan jabatan;
      5. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS;
      6. Pemberhentian tidak dengan hormat.
  5. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
    1. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan kepada PNS yang bersangkutan dengan Berita Acara Penyerahan;
    2. Pejabat berwenang menghukum melakukan panggilan secara tertulis terhadap PNS yang akan menerima hukuman disiplin;
    3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk (dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin);
    4. Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disipilin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat diinstansinya.
  6. Pendokumentasian

Untuk tertib administrasi, setiap penjatuhan hukuman disiplin di masing-masing instansi agar melaporkan ke Biro Kepegawaian dan Unit Terkait dengan melampirkan:

  1. Surat panggilan;
  2. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaaan;
  3. Berita Acara Pemeriksaan;
  4. Laporan pemeriksaan (bila kewenangan penjatuhan hukuman disiplin bukan pada pemeriksa);
  5. SK hukuman disiplin;
  6. Berita Acara Penyampaian SK.

 


 

http://jambi.kemenag.go.id
5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama: Integritas, Profesional, Inovasi, Tanggung jawab, dan Keteladanan
Diakses pada: 21 Oktober 2017, 19:05:33 wib | Diproses dalam waktu : 0.0026 detik
Diakses dari ip address: 54.224.13.210
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
Copyright © 2017 Subbag Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi - Allright Reserved