Jumlah kuota haji reguler Provinsi Jambi Tahun 1440H/2019M sebanyak 2.919 orang, terdiri dari; 2.899 Calon Jamaah Haji dan 20 Petugas Haji Daerah   Pelunasan BPIH Reguler Tahap I dimulai tanggal 19 Maret – 15 April 2019   Besaran BPIH jamaah haji reguler Provinsi Jambi Rp. 32.306.450,- dan TPHD sebesar Rp. 67.905.304,-   Kanwil Kemenag Prov.Jambi menghimbau kepada jajarannya untuk menjaga Netralitas PNS dan menjaga kebersamaan Umat   140.936 Paspor Jemaah Haji Indonesia Sudah Diterbitkan  

Tingkatkan Mutu Pendidikan Kesetaraan Ponpes di Provinsi Jambi, Kanwil Gelar Kegiatan Evaluasi Ujian Kesetaraan Pada Pondok Pesantren


Diposting pada: Senin, 10 September 2018
140.936 Paspor Jemaah Haji Indonesia Sudah Diterbitkan

Jambi (inmas)--Sebanyak enam puluh orang ikuti kegiatan evaluasi ujian kesetaraan pada pondok pesantren yang berlangsung selama tiga hari, pada tanggal (07-09/September 2018) bertempat di Grand Hotel Kota Jambi.



Para peserta kegiatan tersebut adalah penanggungjawab pendidikan kesetaraan, pimpinan pondok pesantren, para Kasi, Staf dan Operator pendidikan kesetaraan dan utusan Kanwil kementerian Agama di Provinsi Jambi.



?Tujuan penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren yakni tercapainya dan terpenuhinya penyelenggaraan tata kelola managemen dan administrasi yang benar yang akan berdampak pada santri lulusan pondok pesantren sesuai dengan yang diharapkan yaitu berilmu, berpengetahuan, berpengalaman dan mengamalkan ajaran agamanya?, ujar Ketua panitia saat menyampaikan laporannya.



Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan agar terinformasikannya kebijakan Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam meningkatakan mutu pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren, terinformasikannya perspektif penganggaran pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah serta untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam penyelenggaraan UNBK Tahun 2018/2019 dan tak kalah pentingnya hal ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas lembaga.



?Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren untuk mewujudkan Pondok Pesantren Salafiyah ini agar tidak ketinggalan zaman, supaya sama dengan lulusan-lulusan sekolah lain maka diadakannya program pendidikan kesetaraan sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi?, terang Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam saat memberikan arahan.



Pondok Pesantren sebagai ujung tombak kementerian agama di bidang pendidikan, hendaknya bisa jadi uswatun hasanah bagi institusi lain, dan ini bisa dimulai dengan membiasakan disiplin waktu, pesannya.



Kegiatan berlangsung lancar, sukses sesuai jadwal dan narasumber yang dihadirkan baik dari Kanwil, Diknas, BAN PAUD dan BNF Provinsi Jambi mengiring para peserta untuk menyampaikan permasalahan terkait ujian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren di provinsi jambi sehingga mendapatkan jawaban sebagai solusi. (NV)