Serahkan SK, Ka.Kanwil Ingatkan CPNS Totalitas Dalam Pengabdian   Provinsi Jambi memperoleh Kuota Haji Tambahan Tahun ini sebanyak 354 Orang, sehingga Total JCH Tahun ini sebanyak 3.253 Orang   Pelunasan BPIH Reguler Tahap I & II sebanyak 2.891 orang dari total kuota 2.899 atau capai 99,72%   Kakanwil akan lakukan pembinaan sekaligus menyerahkan SK. CPNS Hasil Seleksi Tahun 2018, pada tanggal 21 Mei 2019   Besaran BPIH jamaah haji reguler Provinsi Jambi Rp. 32.306.450,- dan TPHD sebesar Rp. 67.905.304,- ++ Biaya Visa sebesar SAR.2000 bagi JCH dan TPHD yang pernah berhaji  

Dirjen Pendis Gelar Peningkatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas


Diposting pada: Kamis, 08 Juni 2017
Besaran BPIH jamaah haji reguler Provinsi Jambi Rp. 32.306.450,- dan TPHD sebesar Rp. 67.905.304,- ++ Biaya Visa sebesar SAR.2000 bagi JCH dan TPHD yang pernah berhaji

Jambi (Inmas) --Sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari Kaur Tata Usaha pada tingkat MA dan MTs dari Kemenag Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi, Rabu (7/6) mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas yang diselenggarakan Bagian umum Dirjen Pendis.



Ka.Kanwil, HM.Thahir saat membuka kegiatan meminta kepada seluruh peserta agar agar benar-benar melaksanakan Pengelolaan Tata Persuratan Dinas sesuai dengan PMA nomor 4 Tahun 2016, dengan baik sesuai dengan berlakunya PMA tersebut menggantikan PMA nomor 16 tahun 2006.



Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencabutan PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di lingkungan Kementerian Agama, telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama.



Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam upaya mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). (dw/pas)